Dinas Bina Marga Prov. Jawa Tengah

www.pu.go.id, 30 Juni 2010

JALAN, PRASARANA DISTRIBUSI DAN PEMBENTUK STRUKTUR RUANG

Jaringan jalan sebagai prasarana distribusi dan sekaligus pembentuk struktur ruang wilayah harus dapat memberikan pelayanan transportasi yang efisien, aman dan nyaman. Jaringan jalan juga harus dapat memfasilitasi peningkatan produktiivitas masyarakat. Sehingga secara ekonomi produk-produk yang dikembangkan lebih kompetitif. Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Djoko Murjanto dalam paparan di depan peserta Koferensi Regional (Konreg) ke-11 Wilayah Timur Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI di Nusa Dua Bali (29/6).

Menurut Djoko Murjanto, secara geografis pembangunan jaringan jalan dikelompokkan dalam 3 kategori wilayah, yakni : pertama wilayah telah berkembang, yaitu wilayah yang secara ekonomi telah berkembang, meliputi Jawa, Bali dan Sumatera. Jaringan jalan di wilayah ini Pantura Jawa, Lintas Timur Sumatera dan ruas-ruas jalan yang menjadi bagian dari jaringan Asean maupun Asian highway.

Kedua, wilayah sedang berkembang yaitu Kalimantan, Sulawesi dan NTB. Jaringan jalan di wilayah ini relatif masih dalam perkembangan. Jalan lintas Kalimantan merupakan bagian dari jaringan Asean highway. Sedangkan lintas SUlawesi dan rencana pengembangan jalan dalam rangka kerjasama BIMP-EAGA.

Sedangkan ketiga merupakan wilayah perkembangan baru yaitu Maluku, Papua dan NTT. Lokasi kegiatan ekonomi menyebar dan terisolasi satu dengan yang lain. Sehingga prioritas pengembangan diarahkan untuk jalan-jalan di pusat-pusat pelayanan dengan penghubung transportasi antar moda. Untuk mencapai keterpaduan sistem transportasi, maka seluruh moda harus dapat melayani pergerakkan barang secara kontinyu. Untuk itu perlunya sinergi antar moda, sehingga dapat mewujudkan biaya trasnportasi yang murah, tutur Djoko Murjanto.

Dalam kesempatan sama Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Soeroyo Aliemoeso mengatakan, Kondisi prasarana jalan yang buruk mengakibatkan terjadinya peningkatan biaya pemeliharaan kendaraan dan bahar bakar, akhirnya akan memperkecil margin keuntungan pengusaha. Selain itu lanjut Soeroyo mengatakan, prasarana yang buruk menurut penelitian Bank Dunia juga memiliki dampak sekunder. Misalnya kepastian pengiriman barang, dan lamanya waktu tempuh. Ini akan meningkatkan biaya-biaya lain yang semakin besar.

Soeroyo mengakui, praktek-praktek yang membahayakan dan mahal, seperti kelebihan muatan merupakan hal biasa terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Walaupun sudah ada jembatan timbang, tetapi truk-truk yang melewati tanpa mendapatkan sanksi, karena mereka sudah memberikan sejumlah uang kepada petugas. Akibat terjadinya kelebihan muatan yang akan membahayakan keselamatan dan memperparah kerusakan jalan.

Oleh karena itu diperlukan komitmen semua pihak dalam penanganan muatan lebih, serta pemberantasan pungutan liar di jalan. Selain itu Soeroyo berharap ada upaya meminimalkan perbedaan kualitas jalan antara jalan di Sumatera dan di Jawa dan antara jalan nasional dan jalan Provinsi/Kabupaten/Kota. Pihaknya juga berupaya mendorong angkutan barang jarak jauh dapat menggunakan kereta api atau kapal laut.

Hal senada disampaikan Dirjen Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syamsul Arief Rivai. Kondisi jalan nasional saat ini memprihatinkan. Sebagian besar umur jalannya sudah habis, dan sudah harus dibongkar ulang. Ketidaksesuaian volume muatan kendaraan dengan kapasitas dan daya dukung jalan, toleransi aparat terhadap kelebihan muatan, saling berkontribusi dalam kerusakan jalan.

Syamsul Rivai mengatakan, pentingnya infrastruktur jalan dalam pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah, maka pengelolaan dan pengembangan jaringan jalan daerah membutuhkan koordinasi yang intensif antara pemerintah pusat dan daerah. “Koordinasi merupakan salah satu kata kunci bagi keberhasilan pengelolaan program, tuturnya. (sr)

Pusat Komunikasi Publik
300610